Sekolah Marginal Kepulauan

Di salah satu sudut Kabupaten Sumenep, ada sebuah bangunan persegi panjang semi permanen. Atapnya asbes gelombang yang bolong disana sini, dinding dindingnya terbuat dari papan-papan yang dipasang tidak begitu rapat. Di beberapa tempat, dingding itu lapuk dimakan air, atau berlobang digerogoti rayap. Lantainya asli, tanah liat yang dibiarkan begitu saja bercampur kerikil-kerikil. Jika kemarau, berdebu menyesakkan nafas, dan jika penghujan becek seperti kandang bebek. Di dalam ruangan itu tidak ada gambar presiden dan wakilnya, tidak ada gambar pahlawan-pahlawan, satu-satunya gambar adalah gambar kalender mati 3 tahun kemarin, berisi foto seorang anggota dewan dengan jargon-jargon yang dibawanya, manis tentunya untuk kepentingan kampanye, namun terasa pahit ketika mereka sudah duduk di kursi panas DPR/D. Oya bangunan persegi panjang itu bernama sekolah.

Di sekolah itu, di ruang kelas bagian depan terdapat papan tulis yang sudah tidak lagi hitam. Warnanya memudar dimakan waktu, kapur sebagai alat tulisnya seringkali lembab. Bangku-bangku berderet seperti kursi bus tua. Mejanya bergoyang-goyang labil ketika tangan-tangan kecil belajar menulis di atasnya. Sangat tidak nyaman. “malaikat-malaikat” kecil yang duduk belajar di situ bertelanjang kaki, atau bersandal jepit, kalaupun ada yang bersepatu itupun satu dua. Seragam yang mereka pakai lusuh, kucel, kumal, dan kebanyakan resleting celananya sudah tidak berfungsi atau kancing bajunya sudah tidak lengkap. Bahkan ada beberapa yang tidak berseragam. Buku yang mereka bawa tidak banyak, mungkin satu atau tiga, atau empat buah. Tidak ada buku paket, semuanya buku tulis. Semua lusuh dan dimasukkan dalam plastik kresek agar jika hujan tidak basah kena air hujan.

Satu ruang dimanfaatkan oleh dua rombongan belajar. Kelas satu, satu ruang dengan kelas dua. Kelas tiga, satu ruang dengan kelas empat. Dan kelas lima, satu ruang dengan kelas enam. Artinya sekolah itu memiliki tiga ruang kelas untuk enam rombongan belajar. Tidak ada ruangan khusus kantor atau ruang guru. Tidak ada perpustakaan. Tempat menyimpan arsip-arsip sekolah sepenuhnya mengandalkan rumah kepala sekolah yang jaraknya berkilo-kilo meter dari sekolah. Atau kalaupun di sekolah ada lemari, usianya bisa dipastikan renta dan tidak lebih hanya untuk menyimpan buku-buku ala kadarnya, mungkin buku itu pun cuma satu dua. Sangat tidak lengkap dan tidak memadai. Tidak alat peraga. Jelas kondisi seperti ini tidak kondusif untuk KBM dengan metode PAKEM yang menyenangkan.

Jika dilihat dari jauh, bangunan ini sama sekali tidak menampakkan wajah sekolah, mirip pun tidak. Bahkan bagi yang baru pertama kali melihatnya, mungkin akan berfikiran bahwa itu adalah (maaf) kandang sapi atau kandang kambing. Sungguh mengenaskan. Namun di situlah “malaikat-malaikat” kecil itu menggais ilmu pengetahuan. Bertemankan lumpur dan debu. Hujan dan sengatan matahari. Di tempat itulah mereka membangun mimpi. Atau hanya membunuh hari-hari.

Tentu tidak semua murid betah di situ. Atau meskipun betah mereka masih harus bertoleransi dengan keinginan orang tuanya agar membantu mereka bercocok tanam, menggembala ternak atau menjaga adik mereka selagi orang tuanya turun ke ladang atau membuka hutan. Banyak juga anak-anak itu tidak beribu bapak. Bukan karena mati. Tapi karena orang tua mereka ke luar negeri demi menyambung hidup menjadi TKI/TKW.

Membayangkan saja sekolah ini sudah sangat memilukan, apalagi jika melihat langsung. Tentu sekolah sejenis ini jumlahnya bukan hanya satu, karena banyaknya pulau-pulau terpencil dan terbelakang yang secara administratif masuk wilayah Kabupaten Sumenep. Meskipun sebenarnya secara sosial budaya banyak yang berbeda dengan Sumenep (daratan). Saya ambil contoh salah satu sekolah sejenis itu yang ada di pulau Kangean—SDN Cangkramaan Kec. Kangayan, bayangkan perjalanannya jika dari Sumenep berikut:
Dari pelabuhan Kalianget naik kapal Sumekar 1 atau Sumekar 2 (kapal jenisroro) atau bisa kapal perintis dengan waktu tempuh kurang lebih 9 jam hingga ke pelabuhan Kangean. Dari pelabuhan naik ojek atau angkot hingga kecamatan Arjasa—di Arjasa inilah biasanya guru guru Sumenep mukim. Dari Arjasa naik ojek dengan perjalanan kurang lebih 2 jam dan tarif minimal 50 ribu. Bukan jaraknya saja yang jauh melainkan medannya yang sangat berat, jalanan tidak beraspal, melainkan berbatu cadas sebesar kepala, naik turun gunung, dan melintasi hutan, baru kemudian sampai. Jalan itu hanya bisa dilintasi pada saat musim kemarau saja. Jika musim penghujan, jalan akses itu sepenuhnya lumpuh karena terendam lumpur. Maka jalan satu-satunya untuk sampai ke sana dengan memutar lewat sungai dan teluk kecil dengan perahu kecil.  

***
Membincang sarana dan prasarana pendidikan yang ada di kepulauan dibandingkan dengan daratan ibarat langit dan bumi. Meski tidak semua sekolah yang ada di kepulaun seperti yang saya gambarkan di atas. Namun secara umum, diakui atau tidak sekolah-sekolah di daerah kepulauan jauh lebih memprihatinkan dibanding di daratan.

Jangan membayangkan ada koneksi internet untuk update perkembangan ilmu pengetahuan atau metode pembelajaran, LCD Proyektor untuk alat bantu pembelajaran, sound sistem untuk mengiringi senam (SKJ), listrik saja hidupnya “nokturnal”, alias beroperasi ketika malam saja dimana pembangkitnya memanfaatkan tenaga diesel, dan sebagian besar yang mendapat sambungan hanya di daerah kota kecamatan saja, sementara di pelosok-pelosok tetap gelap gulita, memakai minyak tanah untuk penerangan, padahal di pelosok-pelosok inilah banyak sekolah tersebar, khususnya tingkat sekolah dasar.

Mulai dari ruang kelas yang kurang representatif, tidak adanya media pembelajaran, minimnya alat bantu belajar, miskinnya perpustakaan, lokasi yang terpencil dan akses yang sulit hingga persoalan tenaga pendidik yang malas dengan kapasitas pas-pasan. Sementara pemerintah tetap menerapkan standar kelulusan (baca: mengharap kualitas) yang sama antara sekolah kepulauan dengan sekolah-sekolah daratan atau perkotaan. Inilah sebenarnya persoalan mendasar yang berkelit kelindan secara terus menerus, walhasil kepincangan pendidikan di daerah kepulauanpun tidak terelakkan.

Di lain pihak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional bab IV pasal 5 ayat 1 mengamanatkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Dan pada Bab XII Pasal 45 ayat 1 mengatakan, setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.

 Memang benar bahwa semua sekolah mendapat bantuan operasional (BOS) yang sama (sesuai jumlah murid). Namun tetap saja masih banyak sekolah-sekolah yang terbelakang. Saya tidak punya kapasitas untuk menjelaskan bagaimana dana BOS dimanfaatkan dengan tidak efektif untuk pendidikan bermutu dan berkeadilan.


*Tulisan ini dimuat di salah satu majalah kampus